Semarang, Idola 92.6 FM – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritime.
Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, dan revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan merupakan beberapa hal yang diusung dalam upaya visi menuju poros maritime dunia. Hal itu menjadi visi dan mimpi besar yang digaungkan Joko Widodo pada 2014 silam pada awal maju sebagai calon presiden RI. Namun, kini setelah hampir 5 tahun, publik bertanya-tanya—apa kabar visi mewujudkan Indonesia sebagai proros maritim dunia?
Jika kita melihat dan mencermati—cita-cita besar itu masih dalam tahap gagasan. Visi itu hingga kini mash belum ditopang kebijakan yang komprehensif dan terukur. Pemerintah ke depan, diharapkan memprioritaskannya sebagai masa depan bangsa dengan berbasis ekonomi kelautan.
Baru-baru ini, hal itu juga mengemuka dalam diskusi public bertema “Menakar Komitmen Capres 2019-2024: Masihkah Laut Menjadi Poros Maritim Bangsa” di Jakarta. Dalam forum itu, Kepala Divisi Program Kebijakan dan Ekonomi Kelautan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Ekonomi Kelautan Institute Pertanian Bogor Yudi Wahyudin mengemukakan, pembangunan kelautan diharapkan tetap menjadi bagian penting dari program strategis pemerintah mendatang. Laut sebagai masa depan perlu diimplementasikan dengan berbasis ekonomi kelautan antara lain pengembangan jasa produksi, jasa kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan energy sumber daya mineral.
Lantas, mendorong terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, upaya strategis apa yang mestinya disusun oleh pemerintah? Hal apa saja terkait kemaritiman yang mesti di eksplorasi untuk mewujudkannya? Lalu, apa tantangan terbesar kita dalam upaya ini?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Yudi Wahyudin (Kepala Divisi Program Kebijakan dan Ekonomi Kelautan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Ekonomi Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB)) dan Prof. Muhammad Zainuri, DEA (Pengamat Bidang Kelautan dari Universitas Diponegoro Semarang). (Heri CS)
Berikut diskusinya:
