Semarang, Idola 92.6 FM – Pembatasan akses media sosial dan aplikasi pesan singkat yang diterapkan pemerintah beberapa hari lalu merupakan solusi jangka pendek yang diperlukan untuk meredam penyebaran hoaks, meskipun sebagian kalangan menyatakan keberatan dengan kebijakan pembatasan itu.
Namun, untuk jangka panjang dibutuhkan solusi yang konkret dan segera untuk mengatasi hoaks secara permanen. Sebab, jika tak segera diputuskan solusi konkret dan permanen, penyebaran hoaks pasca-Pemilu 2019 akan semakin masif. Tak hanya bertujuan mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu tetapi uga mengancam demokrasi.
Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia Septiaji Eko Nugroho mengakui, penyebaran hoaks di media sosial dan aplikasi pesan instan meningkat. Narasi utama hoaks berupaya membentuk persepsi publik agar tak percaya penyelenggara Pemilu. Septiaji menilai, hoaks membuat rasa kemanusiaan kita menurun. Karena itu, soal hoaks butuh pemikiran bersama dan jangka panjang.
Lantas, jika penyebaran hoaks di media sosial membuat rasa kemanusiaan kita menurun, solusi jangka panjang seperti apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah hoaks? Adanya perangkat hukum yang telah dibuat—kenapa seolah tak membuat efek jera bagi para pelaku?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Septiaji Eko Nugroho dan Founder Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja. (Heri CS)
Berikut diskusinya:
