Semarang, Idola 92.6 FM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mewacanakan akan mengundang guru dari luar negeri untuk menjadi tenaga pengajar di Indonesia. Dilansir dari tirto.id (12/05/2019), Puan menyatakan, saat ini Indonesia sudah bekerja sama dengan beberapa negara untuk mengundang para pengajar, salah satunya dari Jerman.
Hal itu disampaikan Puan dalam Musyarawah Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, di Jakarta Pusat, baru-baru ini. Lebih lanjut, Puan mengatakan jika para tenaga pengajar asing tersebut mengalami kendala bahasa, mereka akan diberi fasilitas penerjemah serta perlengkapan alih bahasa. Wacana yang digulirkan Puan ini menuai kritik dari Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim.
Ia mengatakan jumlah guru di Indonesia sudah mencukupi. Ramli menjelaskan jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan lulusannya terus bertambah setiap tahunnya. Ia merujuk data Kemendikbud yang menyatakan pada 2013 terdapat 429 LPTK, terdiri dari 46 negeri dan 383 swasta. Di sisi lain, Ramli pesimistis tenaga pengajar asing bisa mengikuti kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Apalagi, guru asing tersebut kemungkinan akan memiliki persoalan bahasa. Guru-guru kita sebenarnya punya potensi baik, tetapi beban kurikulum dan beban administrasi yang begitu berat membuat mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu. Ramli menyarankan ketimbang melakukan impor guru asing, lebih baik meningkatkan kompetensi dosen-dosen LPTK sebagai penghasil guru.
Lantas, bagaimana tanggapan IGI? Anda? Secara umum, apa sesungguhnya problem utama terkait kompetensi guru kita? Terlepas dari wacana ini—apalah nanti diterapkan atau tidak, ikhtiar lain apa yang mesti dilakukan pemerintah terkait upaya meningkatkan kompetensi guru? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang mewawancara Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim. (Heri CS)
Berikut wawancaranya:
