Semarang, Idola 92.6 FM – Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ternyata sudah habis, dan membuat banyak pengembang rumah murah kesulitan merealisasikan penjualan rumahnya. Padahal, sudah cukup banyak pengembang membangun rumah yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.
Ketua Komisariat REI Semarang Ahmad Arifin mengatakan sudah habisnya kuota kredit untuk rumah bersubsidi itu, membuat para pengembang semakin tertekan. Karena, hal itu juga berdampak pada kredibilitas pengembang di mata perbankan maupun calon pembeli.
Menurutnya, pemerintah perlu memerhatikan dan mendengarkan masukan dari pengembang rumah sederhana terkait dengan penambahan kuota kredit rumah FLPP. Terlebih lagi, sisa waktu 2019 hanya tingga empat bulan dan akan sulit merealisasikan penjualan unit rumah.
Ahmad Arifin menjelaskan, meski ada Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabung (BP2BT), tetapi bisa dirasakan langsung bagi para pengembang. Sebab, dana BP2BT dari Bank Dunia itu masih ada di Satuan Kerja (Satker). Sehingga, sulit dalam pencariannya.
“Kita semua anggota REI sudah membangun sedemikian banyak rumah sederhana, tapi ternyata kuota kreditnya habis. Oleh karena itu, kita karena tidak ada kepastian kapan ada kuota tambahan sehingga kita harus mencari solusi. Teman-teman yang sudah kadung membangun rumah, bisa tetap melakukan realisasi kredit penjualan atau akad kredit,” kata Ahmad Arifin di sela pelantikan pengurus Komisariat REI Semarang, Rabu (11/9).
Lebih lanjut Ahmad Arifin menjelaskan, BP2BT yang sulit untuk direalisasikan itu hampir sama dengan pemberian bantuan uang muka dari pemerintah beberapa waktu lalu. Saat itu, pemerintah memberi bantuan uang muka sebesar Rp4 juta per unit rumah sederhana. Namun, kenyataan di lapangan sulit dalam proses pencairan.
“Solusi kami yang bisa dilakukan buat teman-teman yang sudah kadung membangun rumah sederhana, menjual rumah FLPP tapi tidak pakai program pembiayaan kredit. Teman-teman bisa memakai kredit komersial dengan harga di bawah Rp140 juta, tapi PPh-nya tidak sampai 10 persen. Bisa nol persen PPh-nya,” pungkasnya. (Bud)
