Semarang, Idola 92.6 FM – Pemerintah Indonesia memutuskan melarang terbang sementara pesawat Boeing 737-8 MAX di Indonesia setelah peristiwa jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines ET-302, pada Minggu (10/03). Kebijakan ini, menurut Kementerian Perhubungan, mulai berlaku pada Selasa (12/03/2019) untuk memastikan bahwa pesawat yang beroperasi di Indonesia dalam kondisi laik terbang. “Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Ditjen Hubud adalah melakukan inspeksi dengan cara larangan terbang sementara (temporary grounded), untuk memastikan kondisi pesawat jenis tersebut laik terbang (airworthy) dan langkah tersebut telah disetujui oleh Menteri Perhubungan” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti. di Jakarta, Senin (11/03/2019).
Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan, maskapai yang memiliki jenis Boeing 737 Max-8 adalah Garuda Indonesia sebanyak satu unit, dan Lion Air sebanyak 10 unit. Langkah pemerintah Indonesia serupa dengan yang diterapkan otorita penerbangan Cina. Seraya mengutip insiden jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 di Indonesia pada Oktober 2018, otorita penerbangan Cina menegaskan Boeing 737 Max-8 akan kembali mengudara setelah “mengonfirmasi langkah-langkah relevan untuk memastikan secara efektif keamanan penerbangan”. Konfirmasi itu, menurut pihak berwenang Cina, akan dilakukan terhadap lembaga penerbangan federal Amerika Serikat (FAA) dan Boeing.
Lantas, apa sebenarnya yang terjadi dari tragedi yang menewaskan seluruh penumpang dan kru-nya? Pemerintah Indonesia memutuskan menangguhkan operasi pesawat Boeing 737 Max-8 di Indonesia setelah peristiwa jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines ET-302. Sudah tepatkah keputusan itu? Selain menangguhkan, hal krusial apa lagi yang mestinya dilakukan pemerintah demi menjaga dan melindungi segenap tumpah darah warga Indonesia yang biasa menggunakan pesawat? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang mewawancara Ketua Jaringan Penerbangan Indonesia Alvin Lie. (Heri CS)
Berikut wawancaranya:
