Semarang, Idola 92.6 FM – Divisi Intelligence Unit (EIU) dari majalah Inggris The Economist setiap tahun mengeluarkan daftar indeks demokrasi negara-negara di dunia. Beberapa negara yang menggunakan nama demokrasi sebagai nama resmi negara mereka, namun dalam kehidupan politik sehari-hari negara-negara tersebut tidaklah sepenuhnya demokratis.
Merujuk pada detiknews.com, EIU menggolongkan 167 negara yang dinilai dalam beberapa kategori, yaitu demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrid, dan otoriter. Indonesia masuk dalam kategori kedua, demokrasi yang masih cacat sama dengan Amerika Serikat dan Jepang.
Di kawasan Asia Pasifik Australia dan Selandia Baru menjadi dua negara yang masuk dalam kategori betul-betul demokrasi. Ada delapan negara yang menggunakan nama demokratik yaitu Aljazair, Republik Demokratik Kongo, Timor Leste, Ethiopia, Korea Utara, Laos, Nepal dan Sri Lanka namun Korea Utara misalnya malah berada di peringkat paling bawah dan masuk kategori sebagai negara otoriter.
Untuk memberikan peringkat EIU memberikan angka dari nol sampai 10 untuk sejumlah kategori seperti partisipasi politik, dan fungsi pemerintah. Indonesia berada di peringkat 65 dengan nilai 6,39, satu peringkat lebih baik dari Singapura dengan peringkat 66 dengan nilai 6,38. Di Asia Tenggara, Malaysia dan Filipina lebih tinggi peringkatnya dari Indonesia. Malaysia di peringkat 52 dengan nilai 6,88 dan Filipina di peringkat 53 dengan nilai 6,71.
Lantas, apa faktor yang membuat demokrasi kita masih cacat belum demokrasi penuh? Untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita ke depan—apa yang mesti dibenahi? Tiga besar negara paling demokratis diduduki: Norwegia, Islandia dan Swedia. Apa kunci dan pra syarat sebuah negara mampu menjadi negara demokrasi penuh? Apa tantangan terbesar kita untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang mewawancara Profesor riset LIPI Prof Syamsuddin Haris. (Heri CS)
Berikut wawancaranya:
