Semarang, Idola 92.6 FM – Sebanyak 37.408 sekolah terpapar risiko bencana alam. Pemerintah tengah menyusun modul pendidikan mitigasi bencana. Namun, koordinasi di daerah masih sporadis. Melihat fakta ini, sudah saatnya, setiap daerah menerapkan modul dan diadaptasi dengan spesifikasi risiko masing-masing.
Merujuk pada Kompas (05/01/2019), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana menyilangkan data pokok pendidikan dengan peta bencana milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Terungkap dari 37 ribu lebih sekolah terpapar risiko setidaknya salah satu dari lima bencana berbahaya yaitu: gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, dan letusan gunung berapi. Satu sekolah dasar umumnya memiliki rata-rata siswa 200 orang.
Untuk SMP dan SMA jumlah siswa bisa di atas 500 orang per sekolah. Artinya ada jutaan siswa yang terpapar risiko bencana. Bahkan, 2.892 sekolah terletak 500 meter di kanan ataupun kiri sesar gempa bumi.
Sementara, pakar pendidikan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (UNICEF), Nugroho Indera Warman, mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kemdikbud menggelar pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi sekolah-sekolah. Ia mencontohkan kasus 2.700 sekolah di Sulawesi Tengah yang hancur akibat gempa dan likuefaksi.
Lantas, bagaimana mestinya pendidikan kebencanaan atau mitigasi bencana di dunia pendidikan kita? Bagaimana idealnya memasukkan mitigasi bencana dalam kurikulum pendidikan kita? Apa tantangan terbesar ini upaya mitigasi bencana ini di ranah dunia pendidikan kita? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang mewawancara Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji. (Heri CS)
Berikut wawancaranya:
