Semarang, Idola 92.6 FM – Kepala Sekolah berperan penting sebagai penjaga mutu pendidikan di sekolah. Karena itu, Kepala Sekolah haruslah berkualitas dan terbebas dari intervensi politik di daerah. Selain itu, perlu seleksi terbuka dalam pemilihan jabatan kepala sekolah.
Selama ini, ada sejumlah masalah dalam jabatan kepala sekolah yang terjadi hamper di seluruh Indonesia. Karena berada di bawah naungan pemerintah daerah, kepala sekolah seringkali tidak luput dari intervensi kepentingan politik di daerah. Salah satu contoh nyata adalah OTT KPK terhadap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar atas dugaan pemangkasan dana alokasi khusus untuk SMP yang melibatkan kepala dinas pendidikan dan sejumlah kepala sekolah dalam naungan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Cianjur.
Lantas, baru-baru ini, publik dikejutkan dengan kasus korupsi di Kabupaten Cianjur yang melibatkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar atas dugaan pemangkasan dana alokasi khusus untuk SMP yang melibatkan kepala dinas pendidikan dan sejumlah kepala sekolah dalam naungan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Cianjur.
Nah, dari perspektif dunia pendidikan—apa yang terjadi? Sebagai upaya perbaikan ke depan, upaya apa yang mesti dilakukan pemerintah dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan di sekolah dan bebas korupsi? Terobosan lainnya, apa yang perlu dilakukan agar Sekolah Terbebas dari Intervensi Politik di Daerah—dugaan kita kana pa yang terjadi di Cianjur juga terjadi di daerah lainnya? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang mewawancara praktisi pendidikan Indra Charismiadji. (Heri CS)
Berikut wawancaranya:
