Semarang, Idola 92.6 FM – Pelaksana tugas Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko mengatakan terkait dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Purbalingga Tasdi yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu ada jaminan pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu. Pemkab Purbalingga diminta bisa menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, meskipun kepala daerahnya sedang berurusan dengan KPK.
Menurutnya, Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi bersama jajarannya harus bisa menggelar rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan pelayanan berjalan normal.
Heru menjelaskan, untuk kelengkapan informasi soal penangkapan Bupati Purbalingga Tasdi itu, pihaknya masih menunggu informasi dari KPK.
“Kami juga sudah mendengar juga dan membaca di beberapa berita, kami sudah konfirmasi tadi pagi dengan wakil bupati Purbalingga. Kami menunggu laporan resminya juga perkembangannya dengan KPK untuk langkah-langkah berikutnya. Tapi, kami sudah tekankan melalui bu wakil bupati dan sekdanya di sana, agar pemerintahan bisa dijamin tetap berjalan dengan lancar,” kata Heru usai mengelar dialog di Studio Mini Pemprov, Selasa (5/6).
Lebih lanjut Heru menjelaskan, para pejabat di Pemkab Purbalingga harus bisa memberikan rasa nyaman dan tidak terganggu dengan penangkapan Bupati Tasdi dari KPK. Serta, menyerahkan persoalan hukum itu kepada lembaga penegak hukum terkait.
“Terkait permasalahan hukum, nanti menunggu lebih lanjut untuk menentukan sikap selanjutnya,” pungkasnya. (Bud)
