Semarang, Idola 92.6 FM – Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan amanah UUD 1945. Namun, kita seolah masih melihat ketimpangan dan kesenjangan antardaerah dan kawasan. Kasus terakhir yang memperlihatkan hal itu adalah tidak memadainya sarana dan prasarana penunjang kesehatan di Kabupaten Asmat, Papua. Hal itu diperparah masih belum memadainya infrastruktur penunjangnya.
Kasus terakhir yang mencengangkan yakni meninggalnya 63 orang akibat menderita campak dan gizi buruk mencapai 63 orang. Merespons hal itu, Presiden Joko Widodo mengatakan telah memerintahkan sebuah tim untuk segera ke lapangan di kabupaten Asmat, Papua, untuk menyelesaikan masalah gizi kronis ini.
Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak berdiam diri terhadap kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Kendati begitu, kondisi medan yang berat menjadi permasalah utama penanganan wabah. Oleh karena itu, Jokowi meminta pemerintah daerah setempat berperan aktif memeriksa dan mengawasi kondisi kesehatan masyarakatnya sehingga penyebaran penyakit dapat dicegah dengan cepat.
Sementara itu, Natalius Pigai-aktivis kemanusiaan yang juga komisioner Komnas Ham 2012-2017 menilai, pemberitaan seputar KLB campak dan gizi buruk menjadi upercat bagi Presiden Jokowi. Sebab, selama 3 tahun kepemimpinan Jokowi ini kita disuguhi informasi yang berlebihan tentang pembangunan Papua. Ia mencontohkan, pembangunan jalan, jembatan, jembatan yang melintasi laut, hingga jalan-jalan bebas hambatan.
Ia menambahkan, warga seolah juga dihipnotis dengan berbagai pemberitaan bahwa di Papua konektivitas darat, laut dan udara sudah terjalin dan kota-kota di Papua dimetamorfosis seperti Jakarta, Yogya, Semarang dan Surabaya. Namun menurut Pigai, saat ini, fakta berbicara lain. Kematian puluhan bayi akibat busung lapar, gizi buruk di Asmat yang dilis oleh media Kompas beberapa hari terakhir telah memukul balik pemerintah. Berita Harian Kompas bisa jadi pintu masuk membuka borok pemerintah.
Lantas, melihat kondisi Papua, bagaimana mendorong keberpihakan pemerintah pusat pada kesejahteraan kawasan Indonesia timur? Dengan kondisi faktual saat ini, intervensi kebijakan seperti apa yang mesti dilakukan pemerintah untuk penguatan kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Radio Idola 92.6 FM berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Natalius Pigai (Komisioner Komnas HAM 2012-2017/ Aktivis kemanusian dari Papua) dan Enny Sri Hartati (Direktur Eksekutif Institute for development of Economics and finance (INDEF)). (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
