Menangkal Ujaran Kebencian di Era Post-Truth dan Jelang Pemilu

Semarang, Idola 92.6 FM – Bangsa kita saat ini sedang berada pada fase memperbaiki proses demokrasi dalam 2 dasa warsa terakhir. Pasca reformasi, segenap elemen terus memperbaiki diri demi terwujudnya tatanan demokrasi yang berkualitas dan beradab.

Tapi faktanya, demokrasi kita saat ini masih berkutat di permukaan. Demokrasi kita masih belum beranjak pada demokrasi prosedural dan transaksional. Kondisi itu justru diwarnai praktik saling cerca, saling cela, hingga saling serang antara satu pihak dengan pihak lain. Hal itu misalnya dipraktikkan oleh politisi seperti Fadli Zone ataupun Fahri Hamzah. Keduanya kerap mengumbar pernyataan di media sosial dan men-twitt ujaran yang kontra produktif dengan spirit demokrasi.

Celakanya, pernyataan mereka yang bernada sinisme itu pun kerapkali ditanggapi oleh politisi lainnya. Maka, jadilah, perang pernyataan dan adu kebencian menjadi tontonan di lini masa media sosial kita sehari-hari.

Melihat itu, kita sebagai masyarakat semakin muak. Para politisi setiap hari seolah hanya mempertontonkan perebutan tahta dan kuasa. Ujung-ujungnya, rakyat dilupakan. Padahal substansi demokrasi sesungguhnya segenap pihak mampu menerima segala bentuk perbedaan, sebab demokrasi sejatinya hanya sarana menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Fakta lain, Bawaslu baru-baru ini mencatat, lembaganya menerima sekitar 20 laporan dugaan ujaran kebencian di media social. Penggunaan ujaran kebencian, termasuk yang bernuansa SARA terkait pilkada serentak 2018 mulai muncul di sejumlah daerah.

Lantas, akankah fenomena post-truth ini akan menjadi bola liar yang meriuh-ramaikan jagat perpolitikan kita? Jika betul demikian, bagaimana menangkalnya? Upaya bersama apa yang bisa dilakukan untuk membentengi kesatuan dan persatuan dari ancaman polarisasi?

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber yakni: Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Noor Iza dan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto. [Heri CS]

Berikut diskusinya:

Ikuti Kami di Google News