Semarang, Idola 92.6 FM – Persoalan penghapusan ketimpangan menjadi salah satu program utama pemerintahan Jokowi-JK. Indeks pembangunan manusia (IPM) hingga 2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia dari tahun ke tahun selama 4 tahun terakhir. Naiknya IPM dan menurunnya indeks gini berimbas berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia yang pada 2016 mencapai 10,86 persen dan tahun lalu berkurang menjadi 10,64 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Kesenjangan antar wilayah di Indonesia merupakan PR besar bagi pemerintah Indonesia. Pada dasarnya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah, pemerintah harus fokus di tiga komponen seperti kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam wawancara dengan Kompas mengungkapkan, pemerintah akan mengggunakan pendapatan dan belanja Negara untuk menciptakan momentum pertumbuhan sekaligus menciptakan keadilan.
Untuk keadilan, pemerintah adalah aktor utama. Sebab, kalau menggunakan pasar dimensi keadilan pasti tidak terprioritaskan karena pasar punya logika meraih keuntungan. Untuk mereka yang tertinggal, rentan, dan belum bisa mendapatkan mendapatkan akses dan belum mampu berkompetisi, perlu mendapat pemihakan atau afirmasi demi keadilan.
Lantas, bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan? Bagaimana arah kebijakan fiskal yang mesti dilakukan pemerintah? Apa faktor penentu dalam mengoptimalkan perekonomian yang berkeadilan?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola 92.6 FM berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Wijayanto Samirin (Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi) dan Puthut Indroyono (Pengamat Ekonomi dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM). (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
