Semarang, Idola 92.6 FM-Ganjar Pranowo mengatakan setiap kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), memang membutuhkan biaya. Terutama untuk operasional kampanye dan pembuatan atributnya. Namun, terkait dengan uang mahar dirinya mengaku tidak memiliki dan tidak pernah diminta. Pernyataan itu dikatakannya, menanggapi soal uang mahar yang saat ini sedang ramai diperbincangkan.
Mantan anggota DPR RI itu menjelaskan, setiap calon mengeluarkan uang untuk membiayai operasionalnya ketika kampanye memang pasti ada. Hanya saja, tidak ada patokan besaran uang yang harus dikeluarkan setiap calon tersebut. Termasuk, iuran untuk saksi dan hal itu dianggap wajar.
“Tapi sebenarnya kalau kita di partai iuran untuk ke saksi itu menjadi hal yang wajar memang. Tapi biasanya gak dipatok. Kalau tradisi PDI Perjuangan gak dipatok. Kalau saya dipatok opone, mas? (Kalau saya dipatok apanya, mas?),” kata Ganjar, Sabtu (13/1).
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, biaya berkampanye di pilkada juga tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari setiap pasangan calon yang maju. Bisanya, selalu ada kontribusi dari sejumlah orang atau simpatisan yang menjadi donatur. Namun demikian, sumbangan dari simpatisan maupun donatur kepada pasangan calon tetap harus dicatat dan dilaporkan, sehingga dana yang masuk benar-benar transparan. (Bud)
