Semarang, Idola 92.6 FM – Euforia menyongsong datangnya tahun baru 2018 telah berlalu. Kini, saatnya, kita menyongsong tahun baru dengan berbagai bekal dan langkah nyata. Bekal itu bisa kita sebut resolusi dan espektasi. Resolusi merupakan rumusan tekad, komitmen kuat, atau sebuah mimpi yang hendak Digapai bukan hanya dilisankan semata. Tapi kita tahu, rumusan saja tidak akan mewujudkan sesuatu. Rumusan itu harus diuraikan menjadi daftar tindakan yang harus dilakukan tanpa mengenal berkesudahan dan diimbangi dengan kesungguhan dan kerja keras.
Puncak terpentingnya yakni tindakan atau aksi nyata. Aksi nyata untuk mewujudkan harapan atau cita-cita. Akan tetapi, harapan selalu berimpitan dengan tantangan, apalagi kini, kita memasuki era disrupsi—dimana kita diberi pilihan, berubah atau punah.
Nah, tahun 2018 menjadi tahun penting bagi proses demokrasi bangsa. Tahun ini sebagai tahun politik karena kita akan memiliki agenda demokrasi yakni Pilkada Serentak di 171 daerah. Selain itu, tahun 2018 juga tahun persiapan menyongsong pemilu raya 2019. Di sisi lain, publik sangat berharap perbaikan di bidang hukum dan peradilan, yang selama tahun 2017 lalu sarat dengan operasi tangkap tangan (OTT) bahkan sebagian melibatkan aparatur peradilan dan pejabat publik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang masih lamban di tengah pergeseran daya beli masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.
Lantas, memasuki tahun 2018, apa pekerjaan besar pemerintah yang harus segera dilakukan? Akankah agenda tahun politik di tahun ini bisa terwujud dengan benar-benar demokratis di tengah ancaman isu SARA? Apa pula sesungguhnya tantangan terbesar di tahun ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Radio Idola 92.6 FM berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Narasumber: Prof Hibnu Nugroho (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Hendri Satrio (Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta), dan Ahmad Heri Firdaus (Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and
Finance (INDEF). (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
