Semarang, Idola 92.6 FM – Selama ini, masyarakat cenderung permisif dan sebagian termakan dengan iming-iming politik uang sehingga memudahkan para calon bermasalah atau yang sedang membangun politik dinasti terpilih kembali. Sikap masyarakat yang permisif dan apatis pada akhirnya melanggengkan praktik lingkaran setan korupsi yang dilakukan para kepala daerah yang terpilih.
Kasus terakhir, KPK dalam operasi tangkap tangan Rabu kemarin menangkap tangan Bupati Buton Selatan-Agus Faisal Hidayat. Agus diduga menerima suap untuk mendukung ayahnya—Syafei Kahar yang juga sedang maju dalam kontestasi Pilkada Sulawesi Tenggara. Syafei merupakan Bupati Buton selama dua periode. Syafei menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Rusda Mahmud didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PPP, dan Partai Demokrat dalam Pilkada Sultra 2018.
Penangkapan Agus Faisal mirip dengan OTT KPK terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra bersama ayahnya, Asrun, Maret lalu. Asrun– mantan Wali Kota Kendari– juga tengah mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Tenggara 2018.
Lantas, melihat fenomena politik dinasti dan korupsi kepala daerah yang masih masif, bagaimana membangun kesadaran politik masyarakat di daerah untuk memilih kepala daerah berintegritas? Apa sesungguhnya yang membuat masyarakat masih mudah tergiur bujuk rayu para kandidat yang mempraktikkan politik praktis?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi)) dan Feri Amsari, MH (Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang). [Heri CS]
Berikut diskusinya:
