Semarang, Idola 92.6 FM – Sudah semaritim apakah Indonesia? Pertanyaan ini tepat diulang dalam setiap momentum reflektif kebangsaan termasuk empat tahun Kabinet Indonesia Kerja. Hasjim Djalal, diplomat senior yang juga pakar hukum laut Internasional, mendefinisikan maritim berbeda dengan kelautan, berbeda pula dengan kepulauan.
Maritim terkait langsung dengan kemampuan sebuah negara dalam memanfaatkan laut termasuk sumber daya alam dan ruangnya—sekalipun negara tersebut tidak memiliki kecukupan laut seperti Singapura dan Belanda.
Merujuk harian Kompas (2/11/2018), Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Alumnus Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang M Riza Damanik menyatakan, di negara kepulauan-tropis yang besar seperti Indonesia, penyelenggaraan transportasi laut dan pemerataan ekonomi sewajarnya memiliki hubungan sebab-akibat (kausalitas). Tanpa konektivitas laut yang memadai mustahil warga di pulau-pulau keccil, perbatasan dan di timur Indonesia mendapatkan layanan: sama banyak dan sama rasa.
Laporan empat tahun pemerintahan Jokowi-JK yang diluncurkan pertama kali melalui portal http://presidenri.go.id pada 20 Oktober lalu memperlihatkan adanya perbaikan infrastruktur konektivitas laut pada kurun 4 tahun terakhir. Trayek kapal perintis terus bertambah, dari 84 trayek pada 2015 naik menjadi 113 trayek pada 2018. Tol laut yang dimaksudkan untuk memangkas biaya transportasi ke kawasan timur Indonesia juga bertambah. Jika sebelumnya hanya 3 trayek, sekarang menjadi 18 trayek.
Lantas, sejauh ini, sudah sampai mana progres visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia? Progresnya sudah cukup menggembirakan atau masih jauh dari harapan? Ke depan, terobosan apa yang mesti dilakukan pemerintah agar visi kemaritiman ini betul-betul tak hanya jargon semata? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Radio Idola Semarang mewawancara Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Alumnus Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang M Riza Damanik. [Heri CS]
Berikut wawancaranya:
