Semarang, Idola 92.6 FM – Dalam beberapa pekan terakhir memasuki Juni hingga akhir Juni 2018, nilai mata uang rupiah tak kunjung menguat terhadap dollar Amerika Serikat. Hingga Kamis (28/6) sore tercatat, dolar AS berada tembus hingga Rp14.390. Kondisi rupiah ini merupakan yang terburuk sejak awal tahun 2018. Mata uang Paman Sam itu seolah terus mengalami penguatan tidak hanya terhadap rupiah namun juga dengan mata uang asing lain di Asia.
Kita jadi bertanya-tanya, ada apa dengan Rupiah? Terkait dengan ini, Ibrahim, analis sekaligus Direktur Utama PT Garuda Berjangka mengatakan, pelemahan rupiah terjadi karena besarnya tekanan konflik global mulai dari perang dagang AS-China hingga konflik Iran dengan Arab Saudi. Sementara, Kepala Departemen Pengelola Moneter Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsyah menjelaskan, pelemahan rupiah masih dipengaruhi dua faktor global. Pertama, kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, pada pertengahan Juni.
Faktor kedua, sentimen atas rencana Bank Rakyat China yang menurunkan giro wajib minimum bank sebesar 50 basis poin. Dampak kebijakan Bank Sentral China itu menekan renminbi sehingga berdampak terhadap seluruh mata uang sejumlah Negara di Asia, termasuk Indonesia. Tekanan akibat pelemahan renminbi diperkirakan hanya sementara. Hal itu merupakan respons pasar terhadap rencana langkah Bank Rakyat China (PBOC).
Pelemahan ini mesti segera dipantau dan disikapi pemerintah. Sebab, jika nilai tukar sudah tidak sesuai dengan fundamentalnya maka diperkirakan ini akan mengganggu stabilitas perekonomian dalam negeri.
Lantas, ada apa dengan rupiah? Pelemahan rupiah yang terus terjadi—masihkah ini wajar—atau sudah merupakan lampu kuning bagi pemerintah? Cukupkah pula upaya yang dilakukan BI dengan menaikkan suku bunga? Terobosan apa yang mesti segera dilakukan pemerintah agar pelemahan tak berdampak bagi perekonomian dalam negeri?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Pengamat ekonomi/ Menko Ekuin Era Kabinet Presiden Gus Dur Kwik Kian Gie dan Pengamat Ekonomi dari INDEF (Institute for development of Economics and Finance) Ahmad Heri Firdaus. [Heri CS]
Berikut diskusinya:
