Semarang, 92.6 FM-Wakil Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah Bidang Rumah Sederhana Andi Kurniawan mengatakan, pihaknya masih kesulitan di dalam mewujudkan program rumah dengan plafon Rp75 juta yang dimiliki Bank Tabungan Negara. Sebab, sampai dengan saat ini spesifikasi dari rumah murah itu masih belum jelas.
Menurutnya, pihaknya masih membutuhkan payung hukum sebelum membangun rumah murah itu. Sehingga, ada aturan yang baku tentang spesifikasi dari bangunannya. Termasuk, bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah murah itu.
Andi menjelaskan, dasar hukum itu sangat dibutuhkan, guna menghindari terjadinya sebab-sebab yang bisa berakibat hukum di kemudian hari. Terutama dari pihak perbankan selaku penyalur. Sebab, program rumah murah dari BTN itu tidak bisa disamakan dengan program dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Karena, untuk harga rumah FLPP sekarang dipatok dengan harga Rp123 juta.
“Mereka (perbankan) untuk melakukan penyaluran harus hati-hati. Karena harus tepat sasaran, untuk menghindari kasus hukum. Kalau dari REI sih tidak menjadi masalah, tapi dampaknya pembangunan jadi lambat,” kata Andi.
Lebih lanjut Andi menjelaskan, segmentasi rumah murah program BTN adalah pekerja informal. Wilayah terbanyak dari pekerja informal berada di wilayah perkotaan. (Bud)
