Semarang, 92.6 FM-Rusaknya infrastruktur jalan di Jawa Tengah, harus disikapi secara serius dan perlu ada manajemen pemeliharaan. Sehingga, jalan di Jawa Tengah tidak mudah cepat rusak meski belum setahun dibangun.
Pengamat transportasi dari Universitas Diponegoro Semarang Bambang Pudjianto mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan kerusakan jalan di provinsi ini. Misalnya soal beban muatan kendaraan, kualitas pengerjaan jalan dan kondisi tanah tidak stabil.
Menurutnya, ketika jalan dibangun dengan kualitas bagus dan baik, tetapi ketika kendaraan yang melintas melebihi muatan, maka jalan menjadi cepat rusak. Di samping itu, ada juga pengerjaan jalan di Jawa Tengah yang masih belum sepenuhnya sesuai standar. Karena, di beberapa ruas ditemukan bahu jalan lebih tinggi dari jalan. Sehingga, ketika turun hujan, air tidak turun ke tanah melainkan menggenang di jalan dan melemahkan konstruksi jalan itu.
Oleh karena itu, jelas Bambang, diperlukan adanya manajemen pemeliharaan jalan, agar jalan tidak mudah rusak walau belum genap setahun dibangun.
“Jadi, bagaimana cara manajemen pemeliharaan jalan itu berjalan sesuai harapan. Sehingga, jalan yang belumm rusak tidak menjadi rusak parah. Sebelum rusak, harus ada pemantauan secara berkala,” kata Bambang.
Dewan Sepakati Anggaran Pemeliharaan Jalan
Sementara itu, Komisi D DPRD Jateng menyetujui, tahun ini dianggarkan Rp480 miliar untuk biaya perawatan dan perbaikan jalan rusak di provinsi ini. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso menyatakan, saat ini banyak jalan yang kondisinya berlubang di provinsi ini. Sehingga, pemeliharaan dan perbaikan rutin jalan berlubang sangat diprioritaskan.
Menurutnya, dengan adanya pemeliharaan rutinn dari dinas terkait, maka kondisi infrastruktur di provinsi ini bisa terjaga dann terlalu rusak parah. Oleh karena itu, dengan adanya anggaran untuk perawatan dan perbaikan jalan di provinsi ini, bisa membantu terjaganya kondisi jalan provinsi tetap baik.
“Dari catatan dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Jateng, ada 17 ribu lubang jalan dan di awal tahun ini bertambah jadi 22 ribu lubang. Kalau dari konteks anggaran sebenarnya tidak ada masalah, pemprov sudah anggarkan Rp480 miliar untuk biaya perawatan dan perbaikan jalan,” ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan, perlu ada pihak ketiga di dalam pemeliharaan infrastruktur jalan di provinsi ini. Sehingga, ketika ada jalan berlubang langsung diambil tindakann. Dampaknya, pemerintah tidak terbebani dan penanggungjawab jalan juga jelas. (Bud)
