Semarang, 92.6 FM-Memeringati Hari Pendidikan Nasional tahun ini, ratusan mahasiswa Kota Semarang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Tengah, Selasa (2/5). Mengusung poster bertuliskan “Revolusi Pendidikan”, para mahasiswa mengawali aksinya dengan berjalan kaki mulai dari depan patung Diponegoro.
Koordinator aksi Aditya Nurullahi mengatakan, sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 tentang pendidikan dan kebudayaan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Seharusnya, pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan mempioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
Aditya menjelaskan, berdasarkan data dari Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015, angka buta huruf di Indonesa mencapai 5,9 juta jiwa. Di samping itu, isu kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan yang jauh dari sejahtera masih menjadi persoalan di dunia pendidikan Tanah Air.
Oleh karena itu, mahasiswa Kota Semarang meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan dan menambah anggaran pendidikan daripada infrastruktur.
“Jaminan pendidikan nasional belum sepenuhnya bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah harus mengkaji ulang kurikulum pendidikan, mulai tingkat dasar sampai tinggi. Mendesak pemerintah memprioritaskan pembangunan manusia ketimbang pembangunan fisik,” kata Aditya.
Sementara itu, aksi mahasiswa yang menggelar di depan kantor DPRD Jateng belum ditemui salah satu anggota dewan. Sedangkan aparat kepolisian dan Satpol PP masih tetap melakukan penjagaan. (Bud)
