Semarang, 92.6 FM-Pemprov Jawa Tengah akan segera mencairkan dana dari naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 mendatang, dalam tahap pencairan. Tahap pertama di APBD Perubahan 2017, yang direncanakan pada Juni ini. Dana yang akan dicairkan itu, diperuntukan bagi penyelenggara dan pengawas Pilkada dan Pilgub Jateng 2018.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, anggaaran untuk Pilgub Jateng 2018 sudah tidak ada masalah. Untuk anggaran yang diajukan Komisi Pemiilihan Umum (KPU) Jateng guna menggelar Pilgub dan Pilkada 2018 di 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah jumlahnya mencapai Rp986 miliar. Sedangkan anggaran yang diajukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, sebesar Rp382 miliar.
Ganjar menjelaskan, saat ini pemprov tinggal menyelesaikan urusan teknisnya saja untuk pencairan NPHD Pilgub dan Pilkada 2018.
“Masih ada dua tahapan, mudah-mudahan pencadangannya ada. Dalam arti, ada sisa anggaran yang bisa kita alokasikan nanti,” kata Ganjar.
Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah untuk penyelenggaraan Pilgub dan Pilkada 2018 mendatang, membutuhkan anggaran hampir mencapai angka Rp1 triliun. Anggota KPU Jateng Divisi Hukum Hakim Djunaedi mengatakan, saat ini sudah ketemu angka untuk penyelenggaraan Pilgub dan Pilkada 2018 sebesar Rp986 miliar.
Sekarang, jelas Hakim, pihaknya masih melakukan sinergitas anggaran yang diajukan KPU Jateng dan KPU kabupaten/kota yang juga menggelar Pilkada Serentak 2018. Sebagian anggaran Pilgub Jateng 2018, akan dihabiskan untuk biaya honor badan penyelenggara. Mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tempat pemungutan suara (TPS).
“Kita tinggal sekarang ini ada dua hal yang dilakukan, pertama menampung draf MoU keputusan gubernur terkait dana Pilkada. Rencananya, penandatangan NPHD 20 Juni ini. Di Jateng kita samakan jumlah yang diterima setiap daerah, kecuali untuk tujuh daerah ada perbedaan,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Juhana menyatakan, saat ini pihaknya sudah ada komtmen dengan Pemprov Jateng terkait dana kebutuhan pengawasan selama Pilgub dan Pilkada Jateng 2018 mendatang. Dirinya berharap, pemprov segera menandatangani NPHD, agar persiapan pengawasan tidak terlambat dan bisa berjalan lancar.
“Kami sudah ada komitmen dengan pemprov terkait kebutuhan anggaran, dan saat ini dilakukan rasionalisasi bersama. Kebutuhan anggaran Bawaslu yang diajukan sebesar Rp338 miliar, sekarang baru terpenuhi Rp293 miliar,” jelasnya.
Terkait rekrutmen panwas di 35 kabupaten/kota, lanjut Juhana, tahapannya mulai dilakukan Juni 2017. Masing-masing daerah akan ada tiga orang panwas dan panwas tiap daerah merekrut panwascam, PPL dan pengawas tempat pemungutan suara (TPS). (Bud)
