Semarang, Idola 92.6 FM – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng Sri Puryono menyatakan banyak aset milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang “nganggur”, padahal bisa diberdayakan dengan pihak ketiga untuk penambahan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, karena minimnya pengetahuan tentang obligasi daerah membuat tawaran dari OJK belum bisa dilaksanakan.
“Kemarin sudah kita bicarakan dengan pemkab/pemkot, kayaknya masih perlu pencerahan. Masih belum clear tentang obligasi daerah. Mereka masih ragu-ragu terhadap obligasi tawaran dari OJK itu,” kata Sri, Senin (30/10/2017).
Sebelumnya, Kepala Kanreg 3 OJK Jateng-DIY Bambang Kiswono menyatakan, penerbitan obligasi untuk pembiayaan infrastruktur di kabupaten/kota belum banyak dilirik. Padahal, penerbitan obligasi bisa menjadi sumber pembiayaan baru di tengah terbatasnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Bambang Kiswono menjelaskan, obligasi daerah bisa menghasilkan sumber dana langsung dari masyarakat. Di samping itu, pembiayaan obligasi lebih murah dibanding pembiayaan melalui perbankan.
Apabila ada pemkab/pemkot di Jawa Tengah yang berminat menerbitkan obligasi daerah, lanjut Bambang Kiswono, pihaknya siap membantu kelancarannya. OJK akan menyiapkan tim khusus untuk mendamping dan mendorong pemda, sehingga penerbitan obligasi daerah tidak terjadi masalah. (bud/ her)
