Semarang, Idola 92.6 FM – Fungsi partai politik melakukan kaderisasi dinilai masih sebatas teori. Partai politik masih berpikir pragmatis daripada menjalankan fungsi kaderisasi tersebut. Padahal, kegagalan kaderisasi dan sikap pragmatis partai politik akan menghambat konsolidasi demokrasi. Di sisi lain, ini membuat Indonesia semakin krisis sosok negarawan.
Merujuk harian Kompas (23/1), kegagalan kaderisasi oleh partai itu terlihat dari meningkatnya tren pasangan calon kepala/wakil kepala daerah tunggal di sejumlah pemilihan kepala daerah. Kemudian indikasi kegagalan kaderisasi partai ini belakangan menguat setelah Partai Hanura memasukkan puluhan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai anggotanya. Bahkan, banyak di antara anggota DPD tersebut yang ditempatkan di struktur kepengurusan Partai Hanura.
Fenomena kegagalan kaderisasi oleh partai ini diperkirakan akan menguat mendekati Pemilu 2019. Sama seperti pemilu sebelumnya, partai diperkirakan akan kembali mengusung calon anggota legislatif bermodal kuat dan popular dari luar partai daripada kader sendiri. Di sisi lain, minimnya kaderisasi ini akan membuat Indonesia terancam kekurangan negarawan sebab para politisi semata mengejar kepentingan sesaat daripada kepentingan jangka panjang untuk rakyat dan bangsa.
Lantas, benarkah, kegagalan kaderisasi partai politik berimplikasi pada makin minimnya sosok negarawan di negeri ini? Bagaimana mendorong partai menjalankan fungsi kaderisasi dan tidak pragmatis? Apa sebenarnya faktor yang membuat partai semakin pragmatis?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nanti kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Toto Sugiarto (Pengamat Politik / Direktur Eksekutif Riset Indonesia) dan Sarifudin Sudding (Sekjen Partai Hanura). (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
