Semarang, Idola 92.6 FM – Pemerintah dinilai perlu secepatnya menyelesaikan perbaikan metode penghitungan luas panen dan produksi pangan nasional. Ketidaksinkronan data tersebut dinilai dapat memicu gejolak sekaligus membuka potensi kekeliruan dalam penghitungan alokasi anggaran subsidi untuk petani.
Merujuk harian Kompas Sabtu (15/7) lalu, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwidjono Hadi Darmanto berpendapat, selain metode penghitungan produksi, perbaikan juga perlu ditempuh terkait dengan data lahan, khususnya di Pulau Jawa. Pertumbuhan penduduk dan industry mempercepat alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian. Meski terjadi perubahan area lahan, data luas lahan tidak segera diperbarui, bahkan di beberapa daerah cenderung tetap.
Lalu, bagaimana mendorong sinkronisasi Data Pangan Nasional sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan? Apa sebenarnya akar persoalan masih belum sinkronnya data terkait bidang pertanian selama ini? Sudahkah pemerintah melakukan langkah perbaikan dan kemajuan terkait bidang ini?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, nanti kami akan berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Prof Dwidjono Hadi Darmanto (Guru Besar Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta) dan Prof Dr Bustanul Arifin (Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI). (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
