Semarang, Idola 92.6 FM – Demokrasi yang menghendaki penyebaran kekuasaan negara dalam masyarakat luas ternyata di Indonesia hidup dalam sistem politik yang masih bersifat oligarki atau kondisi di mana jabatan publik dan kekayaan negara hanya dikuasai sebagian kecil masyarakat. Bisa dikatakan, untuk menghilangkan oligarki, diperlukan sistem demokrasi. Namun, yang terjadi di iklim demokrasi seperti sekarang ini, oligarki masih tumbuh subur.
Pemilu, sebagai salah satu mekanisme pemberian kekuasaan kepada masyarakat luas dinilai belum mampu menjawab persoalan tersebut. Demikian ini juga mengemuka dalam diskusi publik “Oligarki dalam Transformasi Ekonomi dan Politik di Indonesia” di Jakarta baru-baru ini. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskrindo Ambardi yang hadir sebagai salah satu narasumber mengemukakan, dalam ilmu politik, kerapkali oligarki diposisikan berlawanan dengan demokrasi.
Namun, yang terjadi di Indonesia sebaliknya. Demokrasi bisa hidup di dalam sistem politik yang bersifat oligarki. Pemimpin politik yang dipilih melalui mekanisme yang demokratis yaitu pemilu, masih menghasilkan para elite masyarakat yang memiliki penguasaan modal ekonomi yang besar.
Lantas, bagaimana mencari jalan keluar agar kita keluar dari jerat oligarki? Apa sesungguhnya faktor yang membuat praktik oligarki seolah makin tumbuh subur di iklim demokrasi kita?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola 92.6 FM berdiskusi dengan Prof Syamsuddin Haris, peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI. (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
