Semarang, Idola 92.6 FM – Corak teknokratik dari kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah yang diselenggarakan saat ini diarahkan sebagai strategi kebijakan Negara untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah. Peningkatan kinerja ekonomi tersebut memiliki tujuan akhir berupa perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat.
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melalui studi tata kelola ekonomi daerah (TKED) mengemukakan bahwa tata kelola telah mulai dijadikan instrumen dalam membangun daya saing dan pembentukan iklim investasi yang kondusif. Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng mengatakan, studi tata kelola ekonomi daerah memperlihatkan bahwa peningkatan kinerja tata kelola tidak lagi didominasi daerah-daerah di Indonesia Barat. Daerah-daerah di belahan tengah dan timur mulai menunjukkan perbaikan tata kelola dan mengejar ketertinggalan.
Pada susunan peringkat tata kelola ekonomi daerah 2016, mulai muncul kota-kota di wilayah timur Indonesia dan berskala ekonomi sedang atau menengah pada susunan peringkat 10 besar terbaik. Adapun sepuluh peringkat ibukota provinsi dengan tata kelola terbaik antara lain Pontianak, Gorontalo, Semarang, Samarinda, Palu, Makassar, Banda Aceh, Kendari, Manado, dan Ambon.
Lantas, seberapa besar indeks tata kelola merepresentasikan realitas capaian pembangunan di era otonomi daerah? Bagaimana mengelaborasi hasil indeks penilaian bagi pemerintah pusat dalam pembangunan di daerah? Apa sesungguhnya tantangan daerah dalam mengoptimalkan otonomi daerah.
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nanti kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Robert Endi Jaweng (Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Teguh Yuwono (ahli kebijakan publik Undip). (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
