Semarang, Idola 92.6 FM – Bank Indonesia (BI) Senin 4 Desember 2017 meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway. Program ini akan mulai diberlakukan per Januari 2018 mendatang. Diharapkan, Gerakan Pembayaran Nasional akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional ke depan. Selain mengefisienkan biaya transaksi program ini dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan sosial non-tunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, serta pengembangan keuangan inklusif dan e-dagang.
Keberadaan GPN juga memungkinkan, sistem pembayaran berbagai bank yang selama ini berjalan sendiri-sendiri akan diseragamkan. Dampaknya, bertransaksi nontunai antarbank semakin mudah dan murah sebab terbangun sistem pembayaran yang lebih interkoneksi, lebih efisien, dan biaya lebih murah. Keberadaan GPN juga memungkinkan seluruh pemrosesan transaksi dilakukan di dalam negeri dan menjadi lebih aman, cepat serta efisien. Selama ini pemrosesan transaksi domestik masih terjadi di luar negeri karena perbankan nasional masih menggunakan jasa pemrosesan dari luar negeri.
Gubernur BI Agus Martowardojo saat meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional menyampaikan, GPN merupakan system yang menerapkan interkoneksi dan interoperabilitas antarbank dengan lembaga switching. Lembaga Switching adalah penyedia jasa pemrosesan transaksi yang dilakukan antarbank dan antar-instrumen.
Lantas, menakar plus-minus program Gerbang Pembangunan Nasional, seberapa penting program ini bagi masyarakat? Sudah siapkah kelengkapan infrastruktur penunjangnya? Lalu, mampukah ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional ke depan?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola 92.6 FM berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Onny Wijanarko (Kepala Pusat Program Transformasi Bank Indonesia) dan Lana Soelistianingsih (Kepala Ekonom dan Riset PT Samuel Aset Manajemen, Pengamat Ekonomi UI)). (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
