Semarang, Idola 92.6 FM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Mereka memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
Namun, pada kenyataannya, banyak kalangan menilai fungsi DPR itu masih jauh panggang daripada api. Baru-baru ini, publik juga dikejutkan dengan dugaan puluhan anggota dewan yang terlibat dalam pusaran mega korupsi KTP Elektronik.
Merujuk pada harian Kompas Selasa (14/3) lalu, Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Universitas Pancasila-Siswono Yudo Husodo mengkritik kinerja anggota DPR dalam sebuah opini bertajuk “Mutu Lembaga Legislatif”. Kritik ini terasa sangat relevan di tengah publik yang juga sedang menyoroti polah anggota dewan yang turut menikmatibancakan uang panas KTP Elektronik senilai 2,3 triliun rupiah.
Dalam ulasannya, Siswono menyebut, salah satu satu hal yang mengakibatkan penurunan kualitas anggota DPR karena yang terpilih bukan karena pengalaman, visi, dan komitmen kerakyatan, melainkan karena popular dan transaksional.
Lalu, apa faktor yang membuat mutu DPR kita masih rendah? Upaya apa yang perlu dilakukan untuk membenahi sistem agar DPR yang terpilih dalam pemilu lebih berkualitas? Benarkah rendahnya mutu kualitas DPR ini juga berbanding lurus dengan kegagalan kaderisasi di internal partai politik?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola 92.6 FM berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Siswono Yudo Husodo (ketua Yayasan Pembina Pendidikan Universitas Pancasila Jakarta) dan Sebastian Salang (koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Pengamat Politik FORMAPPI)). (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
