Semarang, 92.6 FM-Kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyeret nama-nama pejabat publik/ baik daerah maupun partai politik. Kasus dugaan korupsi KTP elektronik itu, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,6 triliun.
Guna mengusut kasus dugaan korupsi KTP elektronik itu, belasan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Semarang, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor gubernuran, Selasa (14/3). Mereka meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dikaitkan dengan kasus itu, untuk melakukan klarifikasi. Yakni, dengan menyampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah, jika dirinya memang tidak terlibat.
Koordinator aksi, Izul Muslimin mengatakan, dalam dakwaan yang dibacakan KPK di sidang perdana itu, Gubernur Ganjar Pranowo disebutkan menerima aliran dana KTP elektronik sebesar USD$25 ribu. Sehingga, menjadi menjadi pertanyaan publik di Jawa Tengah, apakah gubernur masuk dalam pusaran dugaan korupsi KTP elektronik atau tidak.
Oleh karena itu, jelas Izul, Gubernur Ganjar Pranowo harus mengungkap dan mengklarifikasi ke publik, apakah memang benar menerima aliran dana atau tidak. Namun, apabila gubernur tidak melakukan klarifikasi kepada publik, maka DPRD Jateng diminta memanggil gubernur untuk dimintai keterangan, agar pelayanan di provinsi ini tetap kondusif.
“KAMMI meminta Pak Ganjar untuk klarifikasi kasus korupsi KTP elektronik kepada masyarakat. Karena apa, kasus ini merupakan kasus besar dan masyarakat harus jelas,” tegas Izul.
Sementara itu, selama aksi yang dilakukan aktivis KAMMI Semarang di depan kantor gubernuran mendapat penjagaan dari aparat kepolisian Polrestabes Semarang dan petugas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. (Bud)
