Semarang, 92.6 FM-Jawa Tengah pada tahun depan sudah mulai memasuki tahun politik, selain adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tujuh kabupaten/kota, juga ada pemilihan gubernur (Pilgub). Sehingga, tahun politik harus mendapat perhatian dari para pengusaha yang ada di provinsi ini. Hal itu dikatakan ekonom asal Universitas Kristen satya Wacana (UKSW) Salatiga Dr Sri Sulandjari, saat menjadi pembicara dalam acara “Outlook Ekonomi 2018: Mengoptimalkan Potensi Daerah dalam Era Digital”, di Hotel Aston Semarang, Rabu (11/10) pagi.
Menurutnya, para pengusaha di Jawa Tengah perlu melihat situasi politik yang terjadi di daerahnya. Karena, tahun politik akan memengaruhi kinerja pekerja atau karyawan di pabrik. Sebab, ada saat ketika pengusaha mengizinkan pekerjanya mengikuti kampanye, sehingga berpengaruh pada produktivitas kerja.
Oleh karena itu, jelas Sri, pengusaha harus mampu memanajemen karyawannya pada tahun politik, agar situasi politik tidak berpengaruh pada produktivitas kerja karyawannya di perusahaan.
Namun demikian, lanjut Sri, di dalam tahun politik tetap ada peluang yang bisa diraih para pengusaha. Karena, tentunya akan banyak permintaan di bidang barang kebutuhan konsumsi.
“Ini ada peluang produk-produk yang berkaitan dengan Pilgub dan Pilkada, tetapi juga ada tantangan. Mungkin para pengusaha, nanti akan mengalami masa-masa ketika harus mengizinkan pekerjanya ikut kampanye, ikut nyoblos dan sebagainya. Sehingga, produktivitas pekerjanya menurun. Mungkin keamanan sedikit terganggu,” katanya.
Lebih lanjut Sri menjelaskan, yang perlu dilakukan pengusaha menghadapi tahun politik adalah menjaga harmonisasi di antara karyawannya. Sehingga, meskipun berbeda partai dan berbeda pilihan di dalam perusahaan, para karyawan tetap berhubungan dengan baik dan damai.
“Politiknya biar ada di luar, tapi di dalam perusahaan tetap damai,” ujarnya.
Sementara, Sri juga meminta para pengusaha berhati-hati di tahun politik, terutama yang berkaitan dengan para kandidat. Jangan sampai, antara pengusaha dan kandidat bermain mata untuk mengumpulkan modal kampanye melalui sumber keuangan tidak sah. Karena, risiko yang dihadapi adalah para penegak hukum.
“Ini sangat merugikan daerah. Para pengusaha jangan masuk ke jalan-jalan tikus, tapi tetap berjalan di relnya,” pungkasnya. (Bud)
