Semarang, Idola 92.6 FM – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para kepala desa untuk berhati-hati, tidak menyelewengkan dana desa. Sebab, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk dana desa dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Peringatan itu disampaikan Presiden dalam acara silaturahim kepala desa se-Banten di Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Banten baru-baru ini. Presiden menyampaikan, sampai saat ini sudah lebih dari 900 desa yang tersangkut masalah hukum karena salah mengelola dana desa.
Diketahui, di Indonesia ada 74 ribu desa. Sampai tahun ini, ada lebih kurang 900 desa yang punya masalah. Sebagai catatan, di provinsi Jawa Tengah pun terdapat belasan kasus penyelewengan dana desa. Hal itu diakui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, pihaknya menemukan 11 kasus penyimpangan dana desa di wilayahnya dan seluruh kasus itu kini telah diproses hokum.
Terkait pengelolaan dana desa ini, Presiden Jokowi pun meminta seluruh masyarakat turut mengawasi pengelolaan dana desa dan jangan sampai dana desa yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa.
Lantas, bagaimana upaya preventif mengamankan dana desa agar tepat sasaran dan tak ada penyelewengan? Bagaimana pula pelibatan masyarakat untuk turut aktif mengawal dana desa?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola 92.6 FM berdiskusi dengan M. Nurdin Abdullah, Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan. (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
