Semarang, Idola 92.6 FM – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali memantapkan tekad untuk mengurangi ketimpangan antar-wilayah dan kesenjangan antar-kelas. Persoalan kesenjangan social saat ini menjadi sorotan karena tanpa adanya jaminan keadilan sosial, intoleransi dan radikalisme akan lebih berpeluang muncul. Program pemerataan kesejahteraan perlu menjadi prioritas dan merupakan pekerjaan utama.
Hal itu, karena meski angka rasio gini cenderung turun dari 0,41 pada tahun 2011 menjadi 0,397 per Maret 2016, polarisasi social-ekonomi yang berkembang di masyarakat masih mencemaskan. Implikasi dari ketidaksetaraan secara langsung akan menyebabkan pintu-pintu bagi masyarakat miskin untuk naik kelas menjadi tertutup atau paling tidak makin sempit. Menurut Dosen Mata Kuliah Kemiskinan dan Kesenjangan di Program Studi Sosiologi FISIP Unair-Bagong Suyanto dalam opini Kompas (7/2) setinggi apa pun sebuah Negara berhasil mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi tetapi sepanjang fondasi sosial masyarakat masih rapuh dan terjadi kesenjangan sosial yang kronis.
Lantas, bagaimana menguatkan fondasi sosial masyarakat yang masih rapuh? Upaya apa untuk mengurangi ketimpangan antar-wilayah dan kesenjangan antar-kelas? Apa saja sebenarnya prasyarat yang dibutuhkan pemerintah untuk mengeluarkan masyarakat dari jerat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraannya?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nanti kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber yakni: Bagong Suyanto (Sosiolog/dosen Mata Kuliah Kemiskinan dan Kesenjangan di Program Studi Sosiologi FISIP UNAIR) dan Awan Santoso (Staf Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dan Direktur Mubyarto Institute). (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
