Semarang, Idola 92.6 FM – Kebijakan pendidikan beserta program studi saat ini dinilai tak berjalan seiring dengan tuntutan kebutuhan di masyarakat. Hal itu antara lain karena belum ada grand strategy pendidikan nasional secara baku. Perlu reformasi disertai penajaman relevansi program studi sesuai dinamika zaman.
Demikian benang merah perbincangan yang dilakukan harian Kompas dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam refleksi Hari Pendidikan Nasional baru-baru ini.
Dari forum itu terungkap, dalam porsi program studi di perguruan tinggi, misalnya, terjadi kesenjangan antara bidang sains-teknik dan ilmu sosial-humaniora. Bidang sosial-humaniora masih dominan, yakni mencapai 13.611 program studi (57 persen), sementara bidang sains-teknik 10.136 (43 persen). Menurut Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satriyo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, masalah utama dalam pendidikan tinggi di Indonesia itu lebih menggunakan pola pendidikan berbasis input. Padahal, mengacu pada standar internasional, sudah harus bergeser berbasis pada outcame base (berbasis luaran).
Lantas, bagaimana mempertajam relevansi pendidikan agar sesuai dengan dinamika zaman? Cukupkah reformasi system pendidikan hanya bertumpu pada aturan dan kurikulum? Sudah optimalkah pendidikan vokasi yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menyongsong bonus demografi?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nanti kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro (wakil ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)) dan Amich Alhumami (Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)). (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
