Semarang, Idola 92.6 – Pamong praja atau aparatur Negara pada hakikatnya bertugas melayani rakyat. Namun, upaya reformasi birokrasi yang sudah dilakukan pemerintah sejak beberapa tahun silam masih jauh dari harapan memuaskan. Faktanya, akuntabilitas kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah masih rendah. Hal ini berdasarkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016. Salah satu catatan yang mengemuka, dari evaluasi ini banyak instansi belum berbenah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat.
Merujuk harian Kompas (1/2), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengungkapkan, terdapat 50 dari 82 kementerian/lembaga, lalu 24 dari 34 provinsi, dan 456 dari 465 pemerintah daerah dengan nilai akuntabilitas kinerja di bawah 70. Menurut Asman, hasil ini tidak jauh berbeda dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016, hanya ada 2 kementerian/lembaga, 1 provinsi, dan 1 kabupaten/kota yang skornya naik menjadi lebih dari 70.
Lalu, bagaimana memperbaiki kinerja kementerian/lembaga yang masih rendah? Apa sebenarnya faktor yang membuat kinerja aparatur pemerintah kita masih rendah? Benarkah pola pikir lama menjadi salah satu pemicunya?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola 92.6 FM berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: M. Yulianto (Pengamat Pemerintahan dari Undip) dan Robert Endi Jaweng (direktur eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)). (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
