Semarang, 92.6 FM-Membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), merupakan persoalan multidimensi bukan sekadar permasalahan pembiayaan. Seharusnya, peran pemerintah di dalam penyediaan lahan untuk membantu rumah sederhana sangat dibutuhkan. Hal itu dilakukan, guna mencegah terjadinya kenaikan harga tanah setiap tahun. Pernyataan itu dikatakan Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Tengah, Bayu Rama Djati.
Menurutnya, para pengembang rumah sederhana menghadapi kendala soal ketersediaan lahan perumahan. Untuk di kota-kota besar, misalnya di Kota Semarang dan Surakarta, sudah tidak bisa lagi mendapatkan harga tanah sesuai dengan kelas rumah sederhana.
Oleh karena itu, jelas Bayu, pemerintah harus melakukan intervensi, agar harga tanah tidak terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.
“Kita tahun pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar, lahannya sudah mahal. Makanya, pemerintah harus intervensi untuk penyediaan lahan khusus rumah sederhana,” jelasnya.
Lebih lanjut Bayu menjelaskan, yang masih bisa dikembangkan untuk pembangunan rumah sederhana di wilayah Kabupaten Pati, Purworejo dan Karanganyar. Sementara itu, pada tahun kemarin, DPD Apersi Jateng baru mampu membangun 4-5 ribu unit rumah sederhana dan tahun ini ditargetkan bisa terbangun delapan ribu unit rumah sederhana. (Bud)
