Semarang, Idola 92.6 FM – Pengamat hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa di negara demokrasi, masuknya seseorang termasuk para pengusaha dalam dunia politik tidak bisa dihalangi.
“Bisa terjadi, pengusaha terjun ke parpol, dan alam demokrasi, kita tidak bisa menghalang-halangi,” katanya dalam Panggung Civil Society Radio Idola, Selasa (17/5).
Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu melanjutkan, bahwa sebetulnya yang menjadi perhatian adalah fenomena pengusaha yang berkecimpung di dunia politik praktis. Sebab media berpengaruh membentuk opini publik, sehingga seharusnya politisi tidak boleh memiliki media ataupun orang media tidak boleh berpolitik.
“Politisi harusnya tidak boleh memiliki media, karena seorang pengusaha media bisa mempengaruhi redaksi. Bahkan saya berhenti langganan beberapa media cetak. Lah wong saya ini beli koran kok dicekoki tentang parpol sehalaman,” imbuh Yusril.
Dia menambahkan, para pengusaha harus memahami hukum dan etika agar tidak terjebak dalam perdagangan politik. Dia mengumpamakan, pengusaha masih boleh memiliki saham perusahaannya namun sebaiknya mundur dan tak ikut campur tangan dalam manajemennya karena akan mempengaruhi kebijakan.
Dia tidak memungkiri, seiring bertambahnya politisi berlatar belakang pengusaha itu tidak terlepas dari kontestasi yang tidak berimbang akibat politik biaya tinggi, serta belum tegaknya regulasi yang membatasi dana kampanye.
“Andai tidak ada suap-menyuap, politikpun menghabiskan uang banyak sekali untuk membayar saksi,” tandasnya.
Yusril membenarkan kalau saat ini ada kecenderungan orang baik mulai menghindari politik, sehingga politisi yang ada cenderung tidak sesuai dengan harapan publik. Baginya, hal ini tidak bisa dibiarkan secara terus menerus karena mengancam demokrasi. (Heri CS/Diaz Abidin)
