Semarang, Idola 92.6 FM – Sejak tahun 2012 sampai sekarang, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit keseimbangan primer. Penyebabnya adalah, target penerimaan negara yang kian tahun semakin susah dicapai. Menurut Menkeu Sri Mulyani sampai saat ini defisit keseimbangan primer mencapai Rp 111,4 triliun.
Defisit tersebut menunjukkan, selama ini pinjaman yang dihimpun pemerintah tidak produktif, karena pinjaman tidak digunakan untuk investasi, tapi hanya habis untuk bayar utang. Semakin besar nilainya, menunjukkan kemampuan anggaran menutup utang, semakin lemah.
Selama ini pinjaman yang dihimpun pemerintah tidak produktif, karena pinjaman tidak digunakan untuk investasi tapi hanya habis untuk bayar utang.
Secara logis, untuk mengatasi defisit keseimbangan primer, ada dua kunci, yaitu yang Pertama, menurunkan belanja. Sedangkan yang Kedua, menaikkan penerimaan. Akan tetapi, jika belanja yang diturunkan, maka ditakutkan malah dapat mengganggu pertumbuhan. Karena belanja dari pemerintah sangat dibutuhkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga jalan satu-satunya yang masih bisa ditempuh adalah dengan menggenjot penerimaan negara.
Apalagi menurut Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro, masih ada ruang besar untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Mengingat Tax ratio, yang sering dijadikan sebagai INDIKATOR Kemajuan suatu bangsa, di Indonesia baru sekitar 11 persen, sehingga dianggap masih kurang acceptable. Bandingkan dengan tax ratio di Amerika Serikat yang mencapai 28%, Jepang 28%, Inggris 39%, Italia 43%, atau Korea Selatan 27%. (Tax ratio = perbandingan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB)).
Belum lagi, dari waktu ke waktu, salah satu masalah besar pembangunan di negeri ini, yang belum juga dibenahi adalah, masalah birokrasi yang terlampau gemuk, lamban, kurang profesional, yang cenderung menghabiskan anggaran besar. Jangankan melayani masyarakat, di birokrasi malah kerap terjadi penyalahgunaan anggaran negara.
Anehnya, meski pemimpin datang silih berganti, akan tetapi Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai terlalu besar, tak juga pernah dikoreksi. Bayangkan, di tengah laju ekonomi yang tengah melambat, postur anggaran belanja negara kita di tahun 2016 ini mencapai Rp 2.095 triliun. Target-target yang dipatok di dalamnya pun tidak realistis. Sehingga, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini, mengatakan: ”APBN 2016 ini akan terperosok ke dalam satu lubang yang sama. Bakal ada shortfall (defisit antara realisasi dan target) pajak yang semakin besar.”
Lalu, langkah terobosan apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara? Apakah beban birokrasi yang terlampau gemuk dan postur Anggaran yang cenderung kian membengkak harus tetap dibiarkan, tanpa perlu ditinjau ulang? Sampai batas mana, postur yang ideal, bagi perekonomian Indonesia?
Guna memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah, Radio Idola 92.6 FM Rabu (24/8) pagi mengajak berbincang dengan Prof Kwik Kian Gie (Pengamat Ekonomi Mantan Menko Ekuin Gus Dur), dan Drajad Wibowo (Ekonom Sustainable Development Indonesia). (Andi Odang/Heri CS)
Berikut Perbincangan Panggung Civil Society Radio Idola by phone dengan Prof Kwik Kian Gie Dan Dradjad H. Wibowo:
