Semarang, Idola 92.6 FM – Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu amanat UUD 1945. Ini artinya, semestinya Negara menjamin setiap warganya dapat hak yang sama dalam akses pendidikan. Tidak memandang strata dan tingkatan. Yang memiliki kemampuan finansial pas-passan dan mereka yang melimpah materi mestinya memiliki hak yang sama. Namun, faktanya, kian tinggi jenjang sekolah, semakin sulit warga miskin mengaksesnya. Padahal aspek pendidikan menentukan daya saing bangsa.
Berdasarkan Ikhtisar Data Pendidikan Kemendikbud tahun 2015/2016, jumlah siswa yang lulus SD tetapi tidak melanjutkan ke SMP mencapai 946.013 orang. Ditambah dengan jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke SMP tetapi tidak lulus mencapai 51.541 orang. Maka, ada 997.554 anak Indonesia yang hanya berijazah SD pada 2015/2016. Pada periode yang sama tercatat pula 68.066 anak yang tidak melanjutkan studi atau putus sekolah di SD.
Pakar Pendidikan dan Peneliti Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Elin Driana menyatakan, pemerintah diminta tidak berpuas diri dengan Angka Partisipasi Murni sekolah dasar yang mencapai lebih dari 90 persen. Pencapaian itu kurang bermakna karena ternyata masih banyak siswa SD yang putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Menurut Elin, ada persoalan serius di dunia pendidikan yakni tingkat pendidikan yang kian tinggi kian susah dinikmati warga kurang mampu. Elin merujuk pada Survei Sosial Ekonomi Nasional bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sukar diakses oleh masyarakat kelas ekonomi lemah.
Fakta lain, Forum Ekonomi Dunia (WEF) belum lama ini mengumumkan Indeks Daya Saing Global Negara-negara. Pada edisi 2016-2017, Indonesia menempati urutan ke-41, turun dari urutan ke-37 pada periode sebelumnya. Indeks memperhitungkan berbagai aspek, termasuk kepesertaan pendidikan dasar (7-12 tahun) yang nilainya turun dari 92,2 persen menjadi 89,7 persen.
Lantas, bagaimana mewujudkan akses pendidikan yang merata untuk semua kalangan? Selain faktor ekonomi. apa sesungguhnya faktor yang membuat negara belum bisa mewujudkannya?
Guna memeroleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola 92.6 FM akan berbincang dengan beberapa narasumber, yakni: Elin Driana, Pakar Pendidikan dan Peneliti Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Jakarta, Yanti Sriyulianti (Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar, juga sebagai Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan), dan Bupati Kudus H. Musthofa. (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
