Sementara itu Kepala Divisi Advisory Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah Minot Purwahono menyebut provinsi Jawa Tengah sedikit berbeda dengan nasional seperti Provinsi DKI Jakarta, Batam dan lainnya.
Ia mengatakan, BI mengukur angka kemiskinan masyarakat dari tiga hal yaitu keterbatasan mencapai pendidikan, pekerjaan, dan pembiayaan. “karena ketiga faktor itu berkaitan,” cetusnya.
Berdiskusi dengan tema “Bagaimana mendorong lokomotif perekonomian Jawa Tengah,” dia mengutarakan BI berperan sebagai penjaga inflasi. Pada tahun 2015, kata Minot angka inflasi Jawa Tengah rendah di angka 2,73 persen, bahkan masih rendah secara nasional.
Namun dia turut menjawab, “Nah, kalau kita lihat tema mendorong lokomotif perekonomian ini, apa sih faktor untuk mendorong? Dari sisi usaha sektor industry harus mendukung, dari sisi pengeluaran seperti infrastruktur dan ekspor impor juga. Ini yang perlu ditingkatkan.”
BI melakukan bantuan atau semacam pembinaan UMKM dalam rangka meredam inflasi. Misalnya inflasi bawang putih, daging sapi. “Kami akan ada binaan peternak sapi. jadi memang arah dari kita adalah memastikan stok bahan pangan terpenuhi agar inflasi terjaga,” tukas Minot.
Selain itu daya beli masyarakat juga perlu ditingkatkan, faktor daya beli salah satunya adalah UMK. Namun tidak bisa melihat dari sisi pendapatan saja, stok barang dipasar juga harus dijaga. Hal itu akan menaikkan daya beli masyarakat.
