IdolaFM, Semarang – Rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran sebesar Rp10 miliar menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Agus Sudarwendo warga Sendangmulyo Semarang menyatakan/ seharusnya tidak perlu ada pembangunan gedung baru. “Para anggota dewan, jangan dulu, cukup maksimalkan gedung yang lama untuk melayani rakyat Jawa Tengah.”
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setiabudi mengatakan, pihaknya sebagai pengguna gedung itu merasa tidak masalah jika akan dibuat atau dibangun gedung yang baru. Sebab, gedung lama yang sekarang ini dianggap sudah tidak mampu menampung jumlah anggota yang mencapai 100 orang.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, apabila gedung baru itu bisa dibangun harapannya semua anggota dewan yang semula berkumpul di ruang komisi, bisa mendapat ruangan sendiri. Selain itu, satu anggota dewan juga didampingi satu orang staf atau tenaga ahli sehingga dengan gedung baru nantinya kinerja anggota DPRD Jateng bisa lebih maksimal.
“Namun demikian, jika belum ada dananya jangan terlalu dipaksakan. Jika dana sudah ada, bisa dibuat detail engineering design (DED) gedung DPRD Jateng yang baru.”
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ditemui terpisah mengaku telah menyetujui usulan pembangunan gedung baru bagi 100 anggota DPRD Jateng. Menurutya, kapasitas gedung DPRD Jateng yang saat ini digunakan sudah tidak mencukupi dan penataan ruangnya kacau.
“Saya setujui pembangunan gedung baru DPRD Jateng sekaligus penataan di kompleks gubernuran dan dewan, mudah-mudahan bisa direalisasikan tahun depan,” ujarnya.
Sebagai informasi, DPRD Jateng berencana membangun gedung baru dengan anggaran Rp10 miliar pada 2016 mendatang. Harapannya setiap anggota dewan akan mendapat ruang kerja beserta dengan fasilitas pendukung lainnya. Gedung baru itu, nantinya terdiri atas empat lantai, dan rencananya berlokasi di belakang Gedung B Biro Keuangan Pemprov Jateng.
Rencana pembangunan gedung baru DPRD Jateng di satu sisi diperlukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja para wakil rakyat. Di sisi lain, kita dihadapkan berbagai problem kesejahteraan masyarakat yang lebih mendesak. Bukankah akan lebih bijak jika dana Rp10 miliar itu dialokasikan untuk hal-hal yang menjadi hajat hidup masyarakat, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan sarana kesehatan, dan pendidikan. (HeriCS/IdolaFM)
